Perubahan Dana Transfer ke Daerah 2026: Kepala Daerah Mengeluh dan Mencari Solusi
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, langkah ini akan berdampak signifikan terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang sebelumnya direncanakan secara masif. Pembangunan harus ditunda karena dana yang tersedia digunakan untuk pembiayaan lain.
“Ini dirasakan oleh kabupaten lain juga, tidak hanya Indramayu,” ujar Lucky saat dihubungi.
Lucky menambahkan bahwa beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat sudah menyatakan tidak akan melakukan pembangunan dalam waktu dekat akibat pemotongan tersebut. Bahkan dari informasi yang ia dapatkan dari sesama kepala daerah, ada yang sampai mengalami defisit anggaran hingga harus berhukum.
Meskipun Lucky tidak menjelaskan secara rinci jumlah pemangkasan dana yang dialami Kabupaten Indramayu, ia memastikan bahwa pembangunan tetap akan berjalan meskipun harus melakukan perubahan rencana. Pemkab Indramayu akan berusaha mencari skema terbaik agar pemotongan dana transfer ini tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Indramayu sendiri masih bisa insya Allah untuk melakukan pembangunan walau ada perubahan drastis yang awalnya masif,” ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, untuk menyamakan langkah menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang. Dedi menyebut bahwa Pemprov Jabar akan kehilangan dana transfer senilai Rp 2,458 triliun, sedangkan 27 kabupaten dan kota di Jabar berkurang sekitar Rp 2,7 triliun.
“Kami mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten-kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Dedi, kondisi ini harus diantisipasi bersama agar program pembangunan tetap berjalan. Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh kepala daerah menyepakati langkah efisiensi anggaran. Anggaran pembangunan diputuskan tetap dipertahankan, sementara sejumlah pos seperti belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga kebutuhan transportasi akan dipangkas.
Efisiensi juga akan didorong melalui pengaturan sistem kerja pegawai, termasuk opsi bekerja dari rumah (work from home). Penghematan juga akan dilakukan pada pos non-esensial seperti jamuan makan, perjalanan dinas, hingga penggunaan AC.
“Semuanya nanti akan diatur. Kami akan pasang alarm-alarm untuk mengatur dan mengingatkan penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah agar lebih efisien,” ujar Dedi.